Krisis Air Bersih dan Strategi Konservasi Sumber Daya Air: Peran Kelembagaan dalam Menghadapi Bencana Kekeringan di Nusa Tenggara Timur

SAWAHMAYA – Jakarta, 05 Januari 2026. Nusa Tenggara Timur (NTT) menghadapi krisis lingkungan yang paling mendesak di era kontemporer: krisis air bersih yang berkepanjangan. Sebagai provinsi dengan iklim semi-arid hingga arid, NTT mengalami musim kemarau yang berlangsung 4-6 bulan per tahun, menciptakan kondisi di mana 225 dari 309 kecamatan (72%) ditetapkan dalam siaga kekeringan. Realitas yang menyakitkan adalah bahwa masyarakat pedesaan terpaksa menempuh jarak 6-10 kilometer untuk membeli air bersih dengan harga Rp2.500 per 20 liter, sementara di musim puncak kekeringan, bahkan air pun tidak tersedia dengan harga berapa pun.

Krisis air bersih di NTT bukan fenomena musiman yang dapat ditoleransi, melainkan akibat dari kerusakan ekosistem struktural yang mendalam: kerusakan hutan dan daerah aliran sungai (DAS) akibat aktivitas pertambangan, konversi lahan, dan kebakaran hutan yang mencapai titik api tertinggi di Indonesia (14.352 titik api pada 2019). Degradasi bentang alam karst kawasan dengan potensi penyimpanan air tanah permanen akibat perizinan pertambangan tanpa kajian lingkungan yang memadai, telah mengurangi kapasitas alami NTT dalam menyimpan dan menyediakan air bersih.

Menghadapi krisis multidimensional ini, Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) memainkan peran sentral dalam merumuskan strategi konservasi jangka panjang, penegakan regulasi perlindungan sumber air, dan fasilitasi infrastruktur air bersih yang berkelanjutan. Pemahaman mendalam tentang struktur organisasi dan pembagian fungsi-fungsi krusial ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap inisiatif air bersih dapat terintegrasi dengan upaya-upaya konservasi lingkungan yang lebih luas. Untuk melihat bagaimana kelembagaan DLHK di level kabupaten/kota di seluruh NTT diorganisir untuk menjalankan misi ini, publik dapat merujuk struktur organisasi di level kabupaten, contohnya https://dlhnduga.org/struktur/. Artikel ini akan menganalisis akar penyebab krisis air di NTT, strategi konservasi yang telah dilaksanakan, serta peran vital struktur kelembagaan dalam memastikan keberlanjutan sumber daya air untuk generasi mendatang.

Akar Penyebab Krisis Air di NTT

Krisis air bersih di NTT adalah hasil akumulasi dari beberapa faktor yang saling memperkuat:

1. Kerusakan Ekosistem Hutan dan DAS:
Hutan berfungsi sebagai “pabrik air” alami melalui proses intersepsi, infiltrasi, dan perkolasi, hutan menyimpan air dalam lapisan akifer tanah untuk dilepaskan perlahan sepanjang musim kemarau. Namun, deforestasi masif telah mengurangi kemampuan ini. Data menunjukkan bahwa 60% dari 1,1 juta hektar hutan di NTT (sekitar 650.000 ha) berada dalam kondisi kritis. Akibatnya, kapasitas penyerapan dan penyimpanan air berkurang drastis, menyebabkan air hujan langsung mengalir ke laut tanpa tersimpan di tanah.

2. Perizinan Pertambangan di Zona Resapan Air:
Ironisnya, pemerintah masih mengizinkan operasi pertambangan di wilayah-wilayah karst dan bentang alam karst (BAK) yang seharusnya menjadi zona perlindungan prioritas karena merupakan cadangan air tanah permanen. Dari 77 perusahaan tambang dengan areal di hutan lindung NTT, setidaknya 9 perusahaan arealnya terindikasi berada pada kawasan hutan konservasi seluas 16.457,88 ha. Aktivitas pertambangan ini menghancurkan struktur karst, mengurangi kapasitas penyimpanan air tanah.

3. Alih Fungsi Lahan Menjadi Pertanian Monokultur dan Perkebunan:
Konversi hutan alami menjadi lahan pertanian monokultur (seperti tebu di Sumba Timur) atau perkebunan skala besar menghilangkan vegetasi yang mempertahankan kelembaban tanah dan meningkatkan evaporasi. Lahan pertanian monokultur, dibandingkan hutan alami, memiliki kemampuan infiltrasi yang jauh lebih rendah.

4. Pola Cuaca Ekstrem dan Perubahan Iklim:
Perubahan iklim global telah menggeser pola cuaca di NTT. Musim kemarau menjadi lebih panjang, curah hujan menjadi lebih rendah dan tidak merata, menciptakan kondisi yang ideal untuk kekeringan berkepanjangan. Banjir pun terjadi lebih ekstrem saat musim hujan datang, menciptakan siklus fluktuasi air yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Strategi Konservasi dan Penyediaan Air Bersih

Merespons krisis, pemerintah NTT meluncurkan berbagai inisiatif:

1. Pembangunan Infrastruktur Air Bersih Terdistribusi:
Program “Sanitasi Air Bersih” yang didukung Pemerintah Daerah dan kemitraan dengan PT Pertamina telah membangun 39 titik sumber air bersih di berbagai wilayah rawan kekeringan. Contohnya, di Desa Tanaduen, Kabupaten Sikka, pembangunan sumur bor, instalasi pompa, dan sistem distribusi berhasil menjangkau ratusan rumah warga. Program ini bertujuan menjangkau 131 daerah yang rawan kekeringan di seluruh NTT dengan investasi infrastruktur air yang terdesentralisasi.

2. Rehabilitasi Hutan dan Penanaman Pohon:
Upaya restorasi hutan dengan fokus pada spesies-spesies yang mendukung penyimpanan air (seperti kaliandra dan gamal) tengah dilaksanakan di berbagai kawasan resapan air. Program ini bertujuan meningkatkan fungsi hidrologi hutan dan mengembalikan kapasitas penyerapan air.

3. Penetapan Zona Perlindungan Bentang Alam Karst (BAK):
Pemerintah didesak untuk menetapkan peraturan daerah yang melindungi kawasan karst dari aktivitas pertambangan dan konversi lahan. Kawasan-kawasan seperti DAS Benanain (sungai terpanjang di Timor Barat) yang kini 30% terareal pertambangan memerlukan perlindungan hukum yang ketat untuk mengembalikan fungsi hidrologisnya.

4. Konservasi Mata Air dan Sumber Penyimpanan Air:
Identifikasi dan perlindungan mata air alami melalui pembangunan perlindungan mata air (spring protection) dan penanaman vegetasi di sekitarnya menjadi fokus. Walhi NTT mendesak pemerintah daerah untuk melakukan audit menyeluruh terhadap semua sumber mata air dan menetapkan zona perlindungan dengan peraturan yang tegas.

Peran Kelembagaan dalam Koordinasi dan Implementasi

Keberhasilan strategi konservasi air sangat bergantung pada struktur organisasi yang jelas dan koordinasi lintas sektor yang solid. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) memiliki fungsi krusial:

1. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS):
DLHK menyusun KLHS untuk setiap rencana pembangunan daerah, mengidentifikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan terhadap ketersediaan air. KLHS RPJPD 2025-2045 NTT telah menunjukkan bahwa ketersediaan air adalah faktor pembatas utama bagi pembangunan di provinsi ini.

2. Koordinasi Lintas Dinas:
DLHK memfasilitasi koordinasi antara Dinas Perikanan, Kehutanan, Pertanian, PUPR, dan Pariwisata untuk memastikan bahwa setiap keputusan pembangunan mempertimbangkan implikasi terhadap sumber daya air. Forum-forum koordinasi reguler (seperti KPLHD—Komisi Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah) menjadi wadah menyatukan visi keberlanjutan air.

3. Penegakan Regulasi Perlindungan Sumber Air:
DLHK berperan dalam penegakan peraturan yang melindungi zona resapan, mata air, dan kawasan hutan lindung dari perizinan usaha yang merusak. Pengawasan terhadap perizinan pertambangan, perkebunan, dan infrastruktur harus memastikan tidak mengurangi kapasitas penyimpanan air.

4. Capacity Building dan Edukasi:
Pelatihan kepada masyarakat tentang konservasi air, pengurangan penggunaan air, dan praktik pertanian hemat air merupakan bagian integral dari fungsi DLHK.

Transparansi mengenai struktur organisasi dan pembagian tanggung jawab di tingkat kabupaten/kota sangat penting. Dengan memahami siapa yang bertanggung jawab atas konservasi mata air, siapa yang mengawasi perizinan pertambangan, dan siapa yang mengkoordinasikan program air bersih, publik dan NGO dapat lebih efektif dalam melakukan advokasi dan partisipasi.

Kesimpulan: Air Bersih sebagai Hak dan Keharusan

Krisis air bersih di NTT adalah peringatan bahwa hubungan manusia dengan alam telah mencapai titik kritis. Air bukan komoditas yang dapat dibeli dengan uang; ia adalah hak fundamental yang harus dilindungi oleh negara.

Pemerintah Provinsi NTT melalui DLHK dan kemitraan dengan berbagai pihak telah menunjukkan komitmen untuk mengatasi krisis ini. Namun, solusi jangka panjang memerlukan perubahan paradigma: dari menganggap hutan, karst, dan sumber air sebagai aset yang dapat dieksploitasi menjadi memandangnya sebagai infrastruktur alam yang tidak boleh dirusak demi menjamin kelangsungan kehidupan semua makhluk.

Mari kita dukung upaya konservasi air NTT dengan menjadi pengguna air yang bijak, mendukung perlindungan hutan dan kawasan resapan, serta mempolitisasi isu air bersih dalam setiap keputusan pembangunan yang menyentuh lingkungan kita. Masa depan NTT—dan generasi mendatang bergantung pada keputusan kita hari ini https://dlhnduga.org/struktur/.